Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan masih berdiskusi dengan Menteri Keuangan dan Kepala BPJS Kesehatan terkait rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Belum pasti, masih diralat, ujar Budi di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengakui adanya risiko defisit akibat tingginya kepercayaan publik dan penggunaan layanan BPJS Kesehatan yang masif. Perhitungannya sudah ada, tapi keputusannya belum ada, kata Ghufron.

Budi Gunadi menegaskan bahwa keputusan akhir kenaikan iuran BPJS Kesehatan berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu nanti kan Bapak Presiden yang memutuskan, ujarnya.

Sebelumnya, isu kenaikan iuran BPJS Kesehatan muncul seiring dengan pemberlakuan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Namun, Ghufron memastikan aset neto BPJS Kesehatan masih sehat.

Meski begitu, isu defisit anggaran dan gagal bayar BPJS Kesehatan juga beredar. Ghufron menjamin pihaknya lancar membayar rumah sakit pada 2025. Saat ini, sekitar 1,7 juta orang menggunakan BPJS Kesehatan setiap harinya.