Pemerintahan Presiden Prabowo berencana menghentikan sementara bantuan pangan dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada 2025. Langkah ini diambil karena kondisi pemerintahan yang masih dalam transisi dan pemangkasan anggaran.

Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menilai langkah ini dapat dimaklumi. Namun, pemerintah harus mengantisipasi dampak penghentian bansos beras terhadap kelompok masyarakat rentan.

Penghentian bantuan ini bertujuan untuk mendukung Perum Bulog menyerap 3 juta ton setara beras pada tahun ini. Pemerintah berharap tujuan ini dapat tercapai untuk menyerap gabah petani.