Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025, sebagai bagian dari UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Danantara, yang dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir, akan mengelola 47 perusahaan BUMN dan memiliki kewenangan untuk mengelola dividen BUMN, menyetujui penambahan atau pengurangan Penyertaan Modal Negara (PMN), serta mengelola aset BUMN.

Sumber dana Danantara bukanlah dari perbankan BUMN, melainkan dari dividen tahunan BUMN. CEO Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa anggapan dana berasal dari bank-bank BUMN adalah pemahaman yang keliru. Dana ini sebelumnya disetorkan ke Menteri Keuangan, dan kini dikelola secara mandiri oleh Danantara.

Kewenangan Danantara yang luas mencakup pengelolaan dividen Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN. Danantara juga berwenang memberikan persetujuan atas penambahan atau pengurangan PMN, serta penghapusan aset BUMN. Tujuan utama Danantara adalah mengoptimalkan aset negara, mendorong investasi dalam negeri, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Menteri BUMN Erick Thohir optimistis kehadiran Danantara akan berdampak positif pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), meskipun saat ini terdapat sentimen negatif. Ia juga menyebutkan bahwa pelemahan IHSG dipengaruhi oleh kebijakan fiskal Presiden AS, Donald Trump, yang berdampak pada tarif impor.

Tujuan dan Strategi Danantara adalah untuk memaksimalkan pengelolaan kekayaan negara secara terukur. Dengan mengelola dividen BUMN secara efektif, Danantara diharapkan dapat mempercepat nilai tambah dari sumber daya alam dan produksi nasional, yang berpotensi meningkat berkali-kali lipat.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN secara spesifik mengatur tugas dan kewenangan Danantara, yang tertuang dalam Pasal 3F. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan BUMN yang lebih efisien dan berdampak positif bagi perekonomian nasional.