Isu Penghapusan Gaji ke-13 dan ke-14 ASN Tahun 2025

Jagat maya dihebohkan dengan rumor penghapusan gaji ke-13 dan ke-14 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2025. Rumor ini beredar luas melalui pesan berantai di WhatsApp dan unggahan di media sosial, memicu pertanyaan dan kekhawatiran di kalangan ASN.

Menanggapi isu tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, pemerintah masih mengkaji kebijakan gaji ke-13 dan THR (gaji ke-14) tahun 2025.

Proses pengkajian ini melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara. Saat ini, kebijakan Gaji Ke-13 dan THR Tahun 2025 sedang disusun dan dibahas instrumen peraturan perundang-undangannya bersama-sama Tim Teknis Kementerian PANRB dan instansi terkait, jelas Rini.

Rumor penghapusan gaji ke-13 dan ke-14 muncul berkaitan dengan wacana penyesuaian anggaran negara yang lebih menekankan efisiensi fiskal dan pengurangan pengeluaran yang tidak mendesak.

Namun, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa gaji ke-13 dan ke-14 untuk ASN bukan bagian dari efisiensi anggaran yang dimaksud Presiden Prabowo Subianto. Ini Menkeu sudah kasih pernyataan kan? Dan efisiensi yang disampaikan oleh presiden, itu kan tidak termasuk belanja pegawai, ujarnya.

Hasan menyatakan, gaji ke-13 dan ke-14 merupakan hak para pegawai yang menjadi kewajiban negara untuk dibayarkan. Jadi gaji ke-13 sama THR Itu merupakan hak dari Pegawai Negeri dan itu akan dibayarkan, tegasnya.

Pemberian gaji ke-13 dan THR didasarkan pada penghasilan bulanan aparatur negara yang bersumber dari anggaran belanja pegawai. Selain ASN, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pimpinan dan anggota LNS, serta penerima pensiun juga berhak mendapatkannya.

Keputusan resmi terkait penghapusan atau pemotongan gaji ke-13 dan ke-14 akan diumumkan setelah proses pengkajian selesai.