:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5134530/original/076641900_1739622826-20250215-Prabowo-AFP_7.jpg)
Dalam perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah hal penting.
Prabowo, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, mengungkapkan bahwa perjalanan pemerintahannya membutuhkan dukungan rakyat. Ia juga menyatakan bahwa pihak yang tidak bergabung dalam pemerintahan tetap merupakan patriot bangsa.
Menanggapi penilaian 100 hari pertama kerjanya, Prabowo menegaskan bahwa penilaian tersebut tidak tepat. Ia menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional, yang menjadi ujung tombak program Makan Bergizi Gratis, merupakan bentukan Presiden Joko Widodo sebelum lengser dari jabatannya.
Prabowo juga mengundang seluruh kepala daerah dari Koalisi Indonesia Maju untuk hadir di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (14/2/2025). Ia menekankan bahwa Pilpres 2024 hanyalah ajang kontestasi, dan setelah selesai semua pihak harus kembali berdamai dan bersatu.
Menanggapi pihak-pihak yang meragukan terlaksananya program Makan Bergizi Gratis, Prabowo menjawab bahwa kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk kemajuan bangsa. Namun, ia menekankan bahwa kritik harus disampaikan dengan benar, bukan berdasarkan dendam.
Prabowo juga mengulas matematika dari tanggal 15 Februari 2025, yang jika dijumlahkan seluruh angkanya menjadi 17. Ia mengatakan bahwa Indonesia memiliki luas hampir setara dengan Eropa yang terdiri dari 27 negara.
Prabowo menegaskan sangat mengakui keberhasilan Megawati Soekarnoputri dalam memimpin Indonesia. Ia juga berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas jasanya untuk pemerintahan saat ini.
Prabowo juga meminta perhatian dari Menteri Agama dan Badan Haji untuk menurunkan biaya perjalanan ibadah haji. Ia juga memperingatkan para pengusaha agar tidak mempermainkan harga gabah petani. Ia menegaskan akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap harga yang merugikan petani.