Kelangkaan LPG 3 Kg di Jakarta: Pemprov Diminta Beri Informasi Pangkalan Resmi

Ketua Fraksi NasDem DPRD Jakarta, Jupiter, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk memberikan informasi resmi mengenai pangkalan LPG 3 kg yang tersedia di Jakarta. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh harga resmi sesuai ketentuan pemerintah.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menekankan pentingnya distribusi LPG 3 kg yang lancar agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkannya. Jupiter juga meminta Pemprov DKI Jakarta menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan LPG 3 kg atau menemukan harga yang tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Jupiter mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan yang dapat memicu kelangkaan. Pemprov Jakarta diharapkan bekerja sama dengan Pertamina untuk memastikan ketersediaan stok yang mencukupi.

Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiah, mengkritik tata ulang niaga elpiji yang tidak disiapkan secara matang. Pemerintah pusat melarang pengecer menerima distribusi LPG 3 kg dari Pertamina, sehingga menyebabkan kepanikan masyarakat.

Jupiter menyoroti pentingnya pengawasan distribusi LPG 3 kg untuk mencegah penyelewengan yang dapat menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga. Imas juga mengkritisi keterlambatan pemerintah dalam membuka pendaftaran pangkalan resmi, yang menyebabkan warga kesulitan mendapatkan LPG 3 kg.

Meskipun LPG 3 kg dikhususkan untuk warga kurang mampu dengan harga Rp12.000, faktanya gas ini juga digunakan oleh warga berkecukupan dan dijual di pasaran dengan harga yang lebih tinggi. Panic buying justru akan memperburuk situasi.

Pemprov Jakarta diharapkan dapat mengawasi distribusi LPG 3 kg secara ketat agar tepat sasaran dan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan secara tidak benar.

(3 Februari 2025)