Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, enggan mengomentari pemotongan anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto terhadap sejumlah kementerian dan lembaga negara. Ia menegaskan bahwa wewenang tersebut sepenuhnya berada di tangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Bahlil menekankan bahwa setiap kementerian memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ia tidak berhak mengomentari kebijakan yang bukan menjadi wewenang Kementerian ESDM.

Ia juga mengingatkan bahwa Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengambil keputusan, termasuk dalam hal perombakan kabinet. Bahlil menyatakan bahwa setiap menteri harus mendukung kebijakan pemerintah dan bekerja untuk kepentingan rakyat.

Terkait isu reshuffle kabinet, Bahlil meyakini Partai Golkar akan baik-baik saja. Ia menegaskan bahwa Golkar bersama Partai Gerindra merupakan pendukung utama pemerintahan Prabowo.

Bahlil juga mengingatkan bahwa masyarakat menuntut pemerintahan yang bersih dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo ingin semua pejabat negara bekerja dengan baik dan tidak ada kepentingan lain selain untuk bangsa dan rakyat.

Tanggal: 8 Februari 2025