Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa kementeriannya tidak memiliki kewenangan untuk turun langsung menangani kasus pelanggaran HAM seperti Komnas HAM.

Pigai menjelaskan bahwa tugas Kementerian HAM adalah membuat regulasi dan kebijakan di bidang HAM. DPR belum memahami bahwa kami adalah eksekutif yang membutuhkan kebijaksanaan dalam menangani kasus-kasus, ujarnya.

Menurut Pigai, DPR menginginkan Kementerian HAM hadir di lapangan seperti Komnas HAM atau LSM. Namun, ia menegaskan bahwa kementeriannya berurusan dengan regulasi dan kebijakan.

Pigai mencontohkan program amnesti narapidana yang merupakan kewenangan pemerintah, bukan Kementerian HAM.

Sebelumnya, Pigai dicecar oleh anggota Komisi XIII DPR Siti Aisyah terkait banyaknya kasus pelanggaran HAM yang viral. Pigai menegaskan bahwa kementeriannya tidak memiliki kewenangan untuk menangani kasus di peradilan.

Pigai juga meminta DPR untuk tidak menganggap menteri sekadar pakaian. Ia menekankan bahwa kementeriannya telah bekerja keras dalam 105 hari pertama kerjanya.