Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menetapkan kebijakan baru terkait distribusi LPG 3 kg. Masyarakat diimbau untuk membeli langsung ke pangkalan resmi guna memperoleh harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah.

Langkah ini bertujuan mencegah harga LPG 3 kg yang lebih mahal dari HET. Selain itu, distribusi yang tercatat memungkinkan pemerintah memantau kebutuhan masyarakat.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tidak mengurangi volume dan subsidi LPG 3 kg. Pemerintah dan Pertamina berupaya memperbaiki sistem penjualan agar subsidi tepat sasaran.

Namun, penjualan di pengecer tidak dapat dikontrol pemerintah, sehingga menyebabkan harga jual gas mahal dan tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah mengaktifkan kembali pengecer untuk berjualan seperti biasa.

Bahlil juga mengusulkan perubahan nama pengecer menjadi sub pangkalan untuk mengontrol harga LPG yang dijual. Dia menegaskan bahwa saat ini tidak ada kelangkaan gas LPG 3 kg.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengizinkan pengecer gas LPG 3 kg aktif berjualan kembali.

Dasco menegaskan bahwa pelarangan pengecer menjual gas LPG 3 kg bukan dari Prabowo, melainkan karena situasi dan kondisi yang dihadapi. Pemerintah memberikan waktu transisi satu bulan bagi pengecer untuk menjadi pangkalan resmi.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung meminta pengecer gas untuk mendaftarkan diri menjadi pangkalan resmi. Bahlil juga mengarahkan pengecer yang memenuhi syarat untuk dinaikkan statusnya menjadi pangkalan.