Komisi XI DPR Minta DJP Manfaatkan Sistem Perpajakan Lama

Jakarta, 10 Februari 2025 - Komisi XI DPR meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk memanfaatkan kembali sistem perpajakan lama sebagai antisipasi mitigasi implementasi Coretax yang masih disempurnakan.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi XI DPR Misbakhun usai rapat yang digelar pada Senin (10/2/2025) dari pukul 10.25 WIB hingga 14.50 WIB.

DJP Diminta Tidak Kenakan Sanksi

Selain itu, DJP juga diminta untuk tidak mengenakan sanksi terhadap Wajib Pajak yang diakibatkan oleh gangguan penerapan sistem Coretax pada tahun 2025.

DJP Wajib Perkuat Keamanan Siber

Dalam rangka penyempurnaan sistem Coretax, DJP diwajibkan untuk memperkuat keamanan siber.

Roadmap Implementasi Coretax

Misbakhun mengatakan, DJP juga diminta untuk menyiapkan roadmap implementasi Coretax berbasis risiko yang paling rendah dan mempermudah pelayanan terhadap Wajib Pajak.

Pelaporan Berkala

Komisi XI DPR juga meminta DJP untuk melaporkan perkembangan sistem Coretax secara berkala.

Jawaban Tertulis

DJP akan menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama tujuh hari kerja.