Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI, Bane Raja Manalu, mengkritik kebijakan penghentian penjualan gas LPG 3 kg di pengecer. Ia menilai kebijakan tersebut menyulitkan masyarakat dan harus dievaluasi.

Bane menekankan pentingnya sosialisasi sebelum menetapkan larangan penjualan gas melon di pengecer. Ia juga meminta pemerintah menerbitkan aturan yang memudahkan penambahan pangkalan gas melon di setiap desa/kelurahan.

Menurut Bane, kebijakan harus didasarkan pada riset dan data yang jelas, bukan coba-coba yang menimbulkan kepanikan masyarakat. Ia mendesak pemerintah menyiapkan data akurat dan infrastruktur memadai untuk mengatasi permainan harga dan memastikan subsidi gas tepat sasaran.

Bane juga menyoroti peran pemerintah daerah dalam pengawasan harga jual dan subsidi tepat sasaran. Ia meminta pemerintah daerah mengoptimalkan peran mereka dalam hal ini.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengklaim pemerintah tidak mengurangi volume dan subsidi gas LPG 3 Kg. Ia menyatakan pemerintah dan Pertamina bekerja maksimal untuk memperbaiki sistem penjualan agar subsidi tepat sasaran.

Bahlil mengakui banyak masyarakat yang tinggal jauh dari pangkalan elpiji 3 kilogram, sehingga ia mengusulkan kemudahan izin untuk menambah pangkalan di setiap desa.

Namun, Bahlil menegaskan penjualan di pengecer tidak bisa dikontrol pemerintah, sehingga menyebabkan harga penjualan gas mahal dan tidak tepat sasaran. Ia juga mengusulkan kemudahan bagi pengecer untuk beralih status menjadi pangkalan agar bisa menjual gas LPG 3 kg kepada masyarakat.

Saat ini, masyarakat lebih banyak membeli gas melon di pengecer karena lebih dekat diakses. Namun, Bane khawatir kebijakan penghentian penjualan di pengecer akan mematikan usaha rakyat kecil dan berdampak pada pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan larangan pengecer menjual gas LPG 3 kg bukan merupakan kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto, melainkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Dasco menegaskan stok gas LPG 3 kg aman dan tidak pernah langka. Ia juga menyatakan Presiden Prabowo telah menginstruksikan ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa.

Bahlil menawarkan solusi perubahan nama pengecer menjadi sub pangkalan untuk menjawab kelangkaan penyebaran gas LPG. Ia menekankan pentingnya memastikan subsidi gas tepat sasaran dan mencegah harga yang tidak terkontrol.