Efisiensi Anggaran: MPR Terkena Pemotongan

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian/Lembaga untuk mengefisiensikan anggaran hingga Rp256,1 triliun pada tahun 2025. Kebijakan ini berdampak pada sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk MPR RI.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa lembaganya juga terkena kebijakan efisiensi anggaran. Ia menyebutkan bahwa beberapa program, seperti perjalanan dinas dan sosialisasi 4 pilar MPR, akan dipangkas.

Muzani memahami bahwa ada program-program yang lebih membutuhkan konsentrasi anggaran. Oleh karena itu, ia bersedia mengambil dari pos anggaran yang tidak produktif.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyatakan bahwa semua lembaga, termasuk DPR, akan mengalami pemotongan anggaran. Namun, ia menekankan bahwa pemotongan ini tidak akan mempengaruhi anggaran tambahan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya, mulai dari 10% hingga 90%. Pos-pos tersebut antara lain ATK, seremonial, rapat, kajian, diklat, dan perjalanan dinas.

Meski demikian, ada 17 kementerian dan lembaga yang tidak terkena pemangkasan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memprioritaskan program-program tertentu dalam rangka efisiensi anggaran.

3 Mei 2025