Pemerintah berupaya memastikan distribusi LPG 3 kg tepat sasaran dan mudah diakses masyarakat. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tidak mengurangi volume dan subsidi gas LPG 3 kg.

Larangan pengecer menjual gas LPG 3 kg yang sempat diberlakukan bukan merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, melainkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Larangan tersebut bertujuan untuk memperbaiki sistem penjualan agar subsidi tepat sasaran.

Pemerintah dan Pertamina bekerja sama untuk meningkatkan status pengecer menjadi sub pangkalan LPG 3 kg. Hal ini dilakukan untuk mengontrol harga dan memastikan LPG 3 kg dijual dengan harga yang wajar.

Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa stok LPG 3 kg aman dan tidak langka. Namun, penjualan di pengecer tidak dapat dikontrol pemerintah, sehingga harga penjualan gas menjadi mahal dan tidak tepat sasaran.

Pemerintah mengalokasikan Rp87 triliun untuk subsidi LPG 3 kg. Oleh karena itu, penting untuk memastikan subsidi tersebut tepat sasaran kepada pihak yang membutuhkan.

Larangan pengecer menjual gas LPG 3 kg ditolak masyarakat karena dianggap merepotkan. Namun, pemerintah menegaskan bahwa larangan tersebut bersifat sementara dan akan dilakukan secara bertahap.

Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa stok gas LPG 3 kg aman dan tidak pernah langka. Ia juga menegaskan bahwa larangan pengecer menjual gas LPG 3 kg bukan merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Sayangnya, larangan tersebut sempat menimbulkan insiden tragis. Seorang ibu paruh baya bernama Yonih meninggal dunia setelah terjatuh saat menenteng 2 tabung gas LPG 3 kg. Ia diduga kelelahan setelah mengantre untuk mencari gas elpiji 3 kg.