Pemerintah berkomitmen memastikan subsidi LPG 3 kg tepat sasaran, terutama bagi masyarakat miskin yang membutuhkan. Hal ini ditegaskan oleh Bambang Patijaya, Ketua Komisi XII DPR RI, pada 5 Februari 2025.

Bambang menyarankan dua langkah penting untuk mengatasi polemik LPG 3 kg. Pertama, Kementerian ESDM harus memastikan subsidi tepat sasaran. Kedua, harga LPG 3 kg harus dikontrol sesuai HET yang ditetapkan.

Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp87 triliun per tahun untuk subsidi LPG 3 kg. Bambang mengapresiasi upaya Kementerian ESDM dalam menuntaskan polemik LPG 3 kg.

Sebelumnya, terjadi lonjakan harga LPG 3 kg di beberapa daerah. Kementerian ESDM telah merevisi kebijakan pengecer, memformalkan mereka sebagai subpangkalan dalam rantai distribusi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketertiban.

Bambang berharap pengecer dapat dibina dan ditingkatkan menjadi subpangkalan, sesuai rencana awal Kementerian ESDM. Dengan demikian, distribusi LPG 3 kg dapat lebih tertib dan tepat sasaran.